
Tidak semua jeruji terbuat dari besi. Sebagian bisa berlabel IPA, IPS, atau Bahasa—bukan karena jurusannya, melainkan karena pilihan awal sulit dikoreksi. Ironisnya, pembatasan seperti itu dapat lahir dari niat baik: menyiapkan masa depan anak.
Pemerintah berencana mengembalikan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa mulai tahun ajaran 2027/2028 untuk memperkuat bekal keilmuan calon mahasiswa. Asesmen bakat-minat dan perpindahan jurusan juga dikaji. Masuk akal. Tetapi ada pertanyaan usil: apakah sekolah hanya menemukan kemampuan anak, atau ikut menentukan kemampuan mana yang diberi kesempatan tumbuh?
Ramalan yang Ikut Bekerja
Bakat kerap dianggap barang jadi. Kita mudah tergoda menyimpulkan: nilai matematika tinggi berarti berbakat sains; nilai rendah berarti lebih cocok di jalur lain. Padahal kemampuan remaja dibentuk pula oleh latihan, mutu pengajaran, dan kesempatan yang tidak selalu sama.
Bayangkan siswa yang dianggap kurang cocok dengan sains. Jika penilaian itu membuatnya kehilangan akses ke pelajaran sains lanjutan, ia mungkin tertinggal. Ketertinggalan tersebut kemudian dipakai untuk membuktikan penilaian awal. Sekolah tampak berhasil meramal, padahal turut memengaruhi hasilnya.
Rantai risikonya begini: penilaian awal dapat menentukan akses belajar; akses tersebut memengaruhi penguasaan ilmu; hasilnya kemudian dibaca sebagai pembenaran label semula. OECD (2023) mengingatkan bahwa pemisahan jalur terlalu dini dapat memperbesar ketimpangan, terutama bila perpindahan antarjalur terbatas. Ini menjadi peringatan bagi rancangan penjurusan Indonesia, bukan bukti bahwa dampak serupa telah terjadi.
Penjurusan tidak otomatis keliru. Ia mulai menjadi jeruji ketika penilaian awal yang masih mungkin berubah dijadikan alasan membatasi kesempatan belajar, sementara akibat pembatasan itu kemudian dianggap sebagai bukti bahwa kemampuan anak memang terbatas. Asesmen bakat bisa berubah dari cermin menjadi cetakan. Semula ia membantu membaca kemampuan anak. Namun, ketika hasilnya menentukan kesempatan belajar, asesmen dapat ikut membentuk kemampuan yang hendak dinilainya.
Hak untuk Belum Selesai
Johannes Giesinger, filsuf pendidikan yang mengkritik pemisahan jalur sekolah terlalu dini, mengingatkan pentingnya hak anak atas masa depan yang tetap terbuka. Meski konteksnya berbeda dari penjurusan SMA Indonesia, pemikirannya mengajukan persoalan etis yang sama: atas dasar apa sekolah boleh mempersempit kemungkinan belajar seorang anak?
Tentu, masa depan terbuka bukan berarti semua pilihan harus tersedia selamanya. Pendalaman ilmu memerlukan pengkhususan. Namun, setiap jalur harus tetap memberikan bekal pendidikan yang memadai dan tidak menutup kemungkinan lain tanpa alasan yang cukup. Yang perlu diuji bukan sekadar ada tidaknya pembatasan, melainkan apakah pembatasan itu dapat dibenarkan.
Di sini saya menyebut satu prinsip: hak untuk belum selesai. Bukan hak menghindari keputusan, melainkan ruang untuk mengenali minat, mengembangkan kemampuan, dan memperbaiki pilihan saat pengetahuan bertambah. Justru karena remaja masih mengenali kemampuan dan minatnya, sekolah berkewajiban menyediakan kesempatan yang masuk akal untuk meninjau ulang pilihan akademiknya.
Pemerintah tengah mengkaji fleksibilitas perpindahan jurusan. Ini patut diapresiasi. Tetapi izin administratif belum tentu berarti kesempatan nyata. Bayangkan murid IPS yang kemudian ingin menekuni bidang dengan prasyarat matematika tingkat lanjut. Ia tidak cukup diberi izin pindah: ia membutuhkan kelas penguatan, pendampingan, dan waktu untuk mengejar materi yang tertinggal.
Kesempatan mengubah pilihan pun tidak merata. Sekolah dengan guru memadai lebih mudah menyediakan kelas penguatan daripada sekolah yang kekurangan tenaga pendidik. Jeruji juga bisa berbentuk stigma ketika jurusan tertentu dianggap lebih bergengsi. Akibatnya, anak tidak hanya menghadapi keterbatasan pelajaran, tetapi juga pembatasan terhadap cita-citanya sendiri. Bidang ilmu boleh berbeda. Martabat anak tidak mengenal jurusan.
Uji Jeruji
Tentu sekolah tidak sanggup menyediakan semua mata pelajaran kapan saja. Guru dan laboratorium terbatas, sedangkan kedalaman ilmu membutuhkan kesinambungan. Penjurusan dapat dibenarkan. Namun, keterbatasan lembaga tidak boleh berubah menjadi vonis tentang batas kemampuan murid.
Karena itu, penjurusan perlu melewati tiga ujian. Apakah pembatasan pilihan memang diperlukan untuk memperdalam ilmu? Apakah manfaat pendalaman sebanding dengan kesempatan yang harus dilepaskan? Dan jika minat anak berubah, apakah tersedia jalan akademik yang masuk akal untuk memperbaiki pilihannya?
Contohnya, murid yang ingin beralih dari IPS ke jalur berbasis sains tidak harus langsung dipindahkan tanpa persiapan. Sekolah bisa memetakan mata pelajaran prasyarat, merancang kelas penyetaraan, atau bekerja sama dengan sekolah lain. Pemerintah perlu membantu sekolah yang kekurangan sumber daya. Inilah uji jeruji: bukan meniadakan arah, melainkan memastikan arah tidak berubah menjadi jalan buntu.
Kita terlalu takut anak salah memilih jurusan. Barangkali ada yang lebih mengkhawatirkan: sekolah merasa berhasil menemukan batas kemampuan anak, padahal sebagian batas itu mungkin dibentuk oleh kesempatan yang tidak pernah diberikannya.
Jurusan semestinya menunjukkan jalan. Jangan sampai ia menjadi jeruji, lalu kita menyangka anak memang tidak mampu keluar.
Oleh: Samsul Ma’arif Mujiharto