Dalam tatanan kehidupan, manusia tidak akan pernah terlepas dari interaksi sosial. Setiap individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di sekitarnya. Hal ini terjadi karena setiap orang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Kondisi seperti ini tidak dapat dipungkiri dan sudah menjadi hal yang lumrah terjadi. Bayangkan jika orang-orang yang tenaga dan pemikirannya kita butuhkan tiba-tiba berhenti membantu memenuhi kebutuhan kita. Tentu akan sangat sulit menjalani kehidupan, mengingat tidak semua urusan dapat kita kuasai sendiri. Coba bayangkan apabila seorang petani berhenti menjual berasnya, seorang mekanik hanya bersedia memperbaiki kendaraannya sendiri, atau seorang pejabat hanya mengurus kepentingannya sendiri. Tentu sulit untuk mengatakan bahwa kehidupan sosial akan berjalan dengan baik.
Mengacu pada teori Zoon Politikon yang dikemukakan oleh Aristoteles, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang secara alami terdorong untuk hidup bersama dan membentuk suatu kelompok atau komunitas. Komunitas inilah yang menjadi sarana bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik (the good life). Dari sini, Aristoteles memandang bahwa manusia tidak benar-benar dapat hidup secara mandiri tanpa keterlibatan orang lain. Sebab, hampir seluruh kebutuhan dan keinginan manusia memiliki keterkaitan dengan orang lain. Dengan demikian, manusia pada dasarnya memiliki hubungan ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu, sudah semestinya mereka hidup berdampingan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.
Sejalan dengan pemikiran tersebut, penulis menemukan salah satu landasan dalam Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Ma'idah ayat 2, yang menjelaskan perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."
Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa setiap orang diperintahkan untuk saling membantu dalam hal-hal yang mengarah pada kebaikan dan dilarang melakukan hal yang sebaliknya. Selain itu, ayat ini juga memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk pertolongan yang diperbolehkan. Pertama, pertolongan yang berorientasi pada kebaikan dan ketakwaan. Kedua, pertolongan yang mengarah pada perbuatan dosa dan permusuhan, seperti membantu seseorang melakukan pencurian. Kategori pertama diperintahkan oleh syariat, sedangkan kategori kedua secara tegas dilarang.
Namun, bagaimana jika seseorang menjadikan pertolongan yang pada dasarnya berorientasi pada kebaikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pribadi? Apakah mungkin terdapat dua kepentingan yang berbeda, yakni unsur kebaikan dan keburukan, dalam satu aktivitas yang sama? Dalam hal ini, bukan hanya pihak yang ditolong yang memperoleh manfaat, melainkan pihak yang memberikan pertolongan juga memiliki kepentingan tertentu yang ingin dicapai melalui kesempatan tersebut.
Fenomena semacam ini banyak ditemukan oleh penulis dalam kehidupan pesantren, khususnya di kalangan santri pengabdian. Mereka diberikan izin, kewenangan, atau kepercayaan oleh kiai untuk membantu menjalankan tugas-tugas kepesantrenan. Namun, kepercayaan yang seharusnya digunakan untuk membantu kiai dalam mengelola pondok justru terkadang dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Misalnya, memanfaatkan keleluasaan yang diberikan untuk melakukan pertemuan dengan santri putri tanpa kepentingan yang dibenarkan, merokok, atau melakukan pelanggaran lain terhadap peraturan pesantren. Padahal, kesempatan tersebut pada awalnya diberikan sebagai bentuk kepercayaan dan tanggung jawab, bukan sebagai kebebasan untuk bertindak di luar batas yang telah ditentukan.
Fenomena tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep Abuse of Trust, yaitu penyalahgunaan kepercayaan, wewenang, atau akses yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Jika ditarik ke dalam konteks pesantren, kiai memberikan kepercayaan kepada santri dalam bentuk tanggung jawab, keleluasaan, maupun akses terhadap fasilitas tertentu untuk membantu menjalankan tugas-tugas kepesantrenan. Kepercayaan tersebut semestinya dijalankan sebagai amanah dan menjadi sarana untuk mewujudkan nilai tolong-menolong sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2.
Beberapa penelitian terdahulu telah membahas relasi kiai dan santri, etika sosial, serta relevansi QS. Al-Baqarah ayat 42. Misalnya, penelitian Muhammad Misbah (2019) yang berjudul "Relasi Patronase Kiai-Santri dalam Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Ma'hadutholabah Babakan Tegal" menunjukkan bahwa hubungan kiai dan santri memiliki pola patronase, sehingga santri cenderung memiliki loyalitas dan ketergantungan yang tinggi terhadap kiai. Selanjutnya, Vivi Rohmana (2026), melalui tulisannya yang berjudul "Relasi Kiai dan Santri Perspektif Hukum dan Syariah terhadap Isu Perbudakan di Pesantren", mengkaji hubungan pengabdian santri dalam kerangka relasi pedagogis dan spiritual di lingkungan pesantren. Sementara itu, Cinta Rohaini Munthe, Fadwa Nabilah, Liza Aulia Br. Manurung, Mala Purnawati, dan Nursumayyah Damanik (2024), dalam tulisan berjudul "Etika Akademis dalam Perspektif Surat Al-Baqarah Ayat 42 dan Kaitannya dengan Asbabun Nuzul", menyoroti larangan mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, meskipun pembahasannya masih terbatas pada konteks etika akademik.
Berbeda dari ketiga penelitian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji penyalahgunaan izin, kewenangan, atau kepercayaan yang diberikan kiai kepada santri pengabdian untuk kepentingan pribadi, khususnya ketika kesempatan yang semestinya digunakan untuk menjalankan amanah justru dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan aturan pesantren. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan fenomena penyalahgunaan kepercayaan dalam relasi kiai dan santri dengan konsep etika interaksi sosial berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 42, terutama pada larangan mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Melalui perspektif tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat penyalahgunaan kepercayaan sebagai persoalan pelanggaran amanah, tetapi juga sebagai bentuk ketidaksesuaian antara nilai kebaikan yang ditampilkan dan kepentingan pribadi yang disembunyikan di baliknya.
Fenomena penyalahgunaan kepercayaan sebagaimana telah dijelaskan di atas bukanlah sesuatu yang hanya ditemukan dalam satu lingkungan pesantren. Dalam praktiknya, persoalan semacam ini dapat terjadi di berbagai pesantren di Indonesia, meskipun dengan bentuk dan kasus yang berbeda-beda. Jika ditelusuri lebih jauh, terdapat beberapa faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya tindakan tersebut. Pertama, faktor lingkungan. Tidak jarang, perilaku menyimpang tumbuh dari lingkungan yang sebelumnya telah mengalami kerusakan nilai dan kedisiplinan. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Faishol dkk. (2026) dalam jurnal Frontiers in Education yang menemukan adanya budaya toxic seniority di lingkungan pesantren. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat siklus perilaku menyimpang antargenerasi, ketika seseorang yang sebelumnya mengalami perlakuan buruk justru berpotensi mengulangi tindakan serupa setelah memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Dengan demikian, kondisi tersebut dapat menjelaskan mengapa sebagian santri tidak menjadikan pengalaman buruk pendahulunya sebagai pelajaran, tetapi justru menganggapnya sebagai sesuatu yang juga perlu dirasakan ketika mereka berada pada posisi yang sama.
Selanjutnya, faktor interaksi dengan lawan jenis. Keleluasaan dalam berinteraksi yang tidak diimbangi dengan batasan dan pengendalian diri dapat membuka peluang munculnya kedekatan yang melampaui batas. Hal ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Muhammad Yusuf Ahmad, Syahraini Tambak, dan Mira Syafitri (2016) yang berjudul Etika Pergaulan Islami Santri Madrasah Aliyah (MA) di Pesantren Jabal Nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam kondisi tersebut, dorongan nafsu berpotensi menjadi lebih dominan.
Terakhir, faktor lemahnya pengawasan. Seseorang yang telah memperoleh kepercayaan dari kiai sering kali diberikan keleluasaan dan kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan santri lainnya. Namun, pemberian kewenangan tersebut tidak selalu diikuti dengan pengawasan yang seimbang. Hal ini sejalan dengan penelitian Yanto (2019) dalam tesisnya yang berjudul Penanganan Perilaku Indisipliner Santri (Studi Kasus pada Tarbiyatul Mu'allimien PP. Al-Amien Prenduan Sumenep), yang menjelaskan bahwa pemberian otoritas yang cukup besar kepada santri senior berpotensi menimbulkan penyimpangan kewenangan (abuse of power).
Penulis menemukan ayat yang relevan dan dapat dijadikan sebagai landasan normatif utama dalam membangun argumentasi tulisan ini, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 42, yang berbunyi:
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
Artinya: "Janganlah kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya."
Berdasarkan ayat tersebut, penulis mengarahkan pembahasan pada fenomena penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan di lingkungan pesantren sebagai bentuk perilaku yang mencampuradukkan kebenaran dan kebatilan dalam satu aktivitas. Hal ini tercermin dari perilaku oknum santri yang memanfaatkan kedudukannya ketika menjalankan tugas kepesantrenan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi, di samping melaksanakan tanggung jawab yang telah diamanahkan kepadanya. Dengan demikian, aktivitas yang pada dasarnya mengandung nilai pengabdian justru dijadikan sebagai kesempatan untuk memenuhi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan pemberian amanah tersebut.
Ayat tersebut secara tegas memuat larangan mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Dalam perspektif kaidah usul fikih, suatu larangan (nahy) pada dasarnya menunjukkan hukum haram selama tidak terdapat indikator yang memalingkannya. Oleh karena itu, perilaku yang mengandung unsur pencampuradukan antara kebenaran dan kebatilan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan syariat dan memiliki konsekuensi dosa bagi pelakunya. Namun, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yakni adanya dua bentuk penyimpangan yang dilakukan secara bersamaan. Pertama, melakukan tindakan yang pada hakikatnya telah dilarang oleh syariat. Kedua, menjadikan identitas, simbol, atau legitimasi agama sebagai tameng untuk menghindari penilaian dan pertanggungjawaban sosial atas tindakan tersebut. Dengan demikian, hal ini sekaligus menegaskan pentingnya menjaga etika dalam interaksi sosial agar kepercayaan tidak berubah menjadi sarana eksploitasi yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Sebagai penutup, penulis menyimpulkan bahwa lingkungan yang secara lahiriah dipandang aman dan memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat tidak serta-merta dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai kondisi batin, pemikiran, maupun integritas moral seseorang. Sebab, realitas tidak selalu berjalan selaras dengan ekspektasi yang dibangun terhadap individu ataupun lingkungan tertentu. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, khususnya bagi oknum santri yang pernah melakukan tindakan serupa, sekaligus menjadi refleksi bagi pihak pesantren dan ahlul bait agar lebih cermat dalam memberikan kepercayaan dan kewenangan. Sebagai langkah antisipatif, diperlukan mekanisme seleksi dan evaluasi yang lebih terukur, terutama apabila ditemukan pola penyimpangan serupa yang berulang dari generasi sebelumnya. Langkah tersebut bukanlah bentuk hilangnya kepercayaan terhadap individu, melainkan wujud pembelajaran dari pengalaman agar kesalahan yang sama tidak terus berulang.
Oleh: Moh. Rizal Faizur Rahman (Mahasantri Ma'had Aly Nurul Qarnain)
