Nusa Dua, pesantren.id - Indonesia dikenal sebagai negara majemuk yang masyarakatnya hidup dengan berbagai perbedaan, seperti suku, bahasa, budaya, dan agama. Beragam perbedaan tersebut tidak lantas menjadi halangan bagi bangsa Indonesia untuk hidup rukun, berdampingan dan bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Di negeri ini, asas persatuan selalu dijunjung tinggi di atas kebinekaan," ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat membuka Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 di Hotel Hilton, Badung, Nusa Dua, Bali, Kamis (22/12/2022).
Oleh sebab itu, ia mengharapkan penyelenggaraan Konferensi Islam Tingkat ASEAN di Indonesia kali ini juga membawa semangat persatuan sebagai bahan bakar untuk mengejar ketertinggalan, membangun peradaban, serta mengantarkan umat Islam pada kemajuan.
"Dengan semangat yang sama, saya mengharapkan konferensi ini juga mampu menjadi platform penguat kerja sama dan sinergisme Indonesia dan negara-negara ASEAN, juga dengan Kerajaan Arab Saudi," tambahnya.
Terlebih, sambung Wapres, masyarakat dunia termasuk ASEAN, saat ini tengah menghadapi beragam tantangan dan ancaman berat, mulai dari perang antarnegara, pergolakan dan ketidakpastian ekonomi, krisis pangan dan energi, bencana alam, hingga konflik kemanusiaan.
“Sebagai bekal memenangkan segala tantangan tersebut, sumber daya manusia menjadi faktor vital yang harus diprioritaskan,” tegasnya.
Lebih jauh, Wapres mengungkapkan bahwa untuk melahirkan generasi yang berkualitas dan berdaya saing, diperlukan lingkungan yang tepat sebagai prasyarat utama.
“Di tingkat global, terdapat sebuah penelitian yang mengukur Positive Peace Index (PPI) di 163 negara. Indeks ini menggambarkan kondisi yang memungkinkan terciptanya lingkungan yang memberikan kesempatan bagi potensi individu untuk berkembang secara optimal,” paparnya.
Hasil riset tersebut, tutur Wapres, mencatat bahwa baru 2 negara di kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam peringkat 50 teratas dalam Positive Peace Report yang dirilis tahun 2022. Adapun landasannya mencakup aspek jalannya pemerintahan, kondisi ekonomi, distribusi sumber daya, arus informasi, hingga tingkat korupsi.
“Artinya, indikator-indikator inilah yang setidaknya menjadi pekerjaan rumah bersama bagi negara-negara di Asia Tenggara, dalam rangka memaksimalkan kapasitas sumber daya manusia yang ada,” pungkasnya. (RN-BPMI Setwapres)
